KSPSI: kenaikan harga BBM turunkan kesejahteraan buruh

rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis premium bersubsidi, dinilai ingin mendorong turunnya kesejahteraan buruh.

ketua konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi) daerah istimewa yogyakarta kirnadi pada yogyakarta, selasa, mengatakan, dengan naiknya harga bahan bakar minyak (bbm) bidang premium, menyebabkan daya beli buruh pada bahan pemakaian pokok cenderung berkurang.

menurut dia, apabila pemerintah menaikkan harga serta membatasi pasokan bbm bersubsidi, dengan begini rentan terjadi inflasi, dan selama akhirnya mendorong harga barang-barang naik.

sehingga, tutur dia, daya memakai buruh umumnya dapat menurun hingga 30 persen, karena di ketika harga naik, upah buruh tetap.

Informasi Lainnya:

yang tadinya dapat membeli daging, nanti tidak mampu dulu, karena kemungkinan berpotensi terjadi inflasi, makanya harga barang-barang naik, katanya.

sementara tersebut, berdasarkan dia, beberapa langkah yang mau diupayakan pemerintah agar mengimbangi kenaikan harga bbm melalui beberapa kompensasi, serta tak memberikan dampak kepada kaum buruh.

langkah antisipasi yang direncanakan semisal menyerahkan kompensasi berupa penambahan jatah beras miring, dana website keluarga harapan (pkh), serta beasiswa bagi pelajar miskin tidak mencakup kebutuhan buruh, karena buruh tak masuk kategori miskin, katanya.

sebelumnya, menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) jero wacik usai rapat tentang kebijakan bbm bersama semua gubernur dalam jakarta, selasa (16/4) 2012, menungkapkan, melalui kenaikan harga bbm supaya kendaraan pribadi dan telah hendak diterapkan mulai mei 2013, dengan begini penghematan subsidi bbm yang diperoleh mampu rp21 triliun.

ia juga mengatakan hampir seluruh gubernur sudah menyetujui rencana opsi yang mau diambil pemerintah itu.

tadi mengerucut menjadi rp6.500 per liter supaya kendaraan plat hitam. bahkan, banyak beberapa gubernur dan minta segera ke harga keekonomian. artinya, opsi kenaikan itu sudah setuju, katanya.

menurut jero, prinsip kebijakan harga bbm yang ingin diambil adalah mengalihkan 77 persen subsidi bbm dan ketika ini salah sasaran.

pemerintah, tutur dia, akan mempersiapkan kebijakan dengan cermat agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar.