rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis premium bersubsidi, dinilai ingin mengakibatkan turunnya kesejahteraan buruh.
ketua konfederasi serikat pekerja semua indonesia (kspsi) daerah istimewa yogyakarta kirnadi selama yogyakarta, selasa, mengatakan, melalui naiknya harga bahan bakar minyak (bbm) bidang premium, mengakibatkan daya menggunakan buruh pada bahan pemakaian pokok cenderung menurun.
menurut dia, apabila pemerintah menaikkan harga serta membatasi pasokan bbm bersubsidi, dengan begini rentan terjadi inflasi, dan pada akhirnya mengakibatkan harga barang-barang naik.
sehingga, kata dia, daya beli buruh umumnya bisa turun sampai 30 persen, karena pada saat harga naik, upah buruh tetap.
Informasi Lainnya:
yang tadinya bisa membeli daging, nanti tidak mampu dulu, karena kemungkinan berpotensi terjadi inflasi, oleh karenanya harga barang-barang naik, ujarnya.
sementara itu, menurut dia, beberapa langkah dan hendak diupayakan pemerintah supaya mengimbangi kenaikan harga bbm melalui beberapa kompensasi, juga tak memberikan dampak kepada kaum buruh.
langkah antisipasi dan direncanakan semisal memberikan kompensasi berupa penambahan jatah beras murah, dana situs keluarga harapan (pkh), serta beasiswa bagi pelajar miskin tidak mencakup kebutuhan buruh, sebab buruh tidak masuk kategori miskin, ujarnya.
sebelumnya, menteri energi juga sumber daya mineral (esdm) jero wacik usai rapat mengenai kebijakan bbm bersama semua gubernur di jakarta, selasa (16/4) 2012, mengatakan, melalui kenaikan harga bbm untuk mobil pribadi dan sudah hendak diterapkan mulai mei 2013, dengan begini penghematan subsidi bbm yang diperoleh bisa rp21 triliun.
ia juga mengatakan hampir berbagai gubernur telah menyetujui rencana opsi dan hendak diambil pemerintah tersebut.
tadi mengerucut menjadi rp6.500 per liter agar mobil plat hitam. malahan, ada beberapa gubernur yang minta segera ke harga keekonomian. artinya, opsi kenaikan itu telah setuju, katanya.
menurut jero, prinsip kebijakan harga bbm dan hendak diambil adalah mengalihkan 77 persen subsidi bbm dan ketika ini salah sasaran.
pemerintah, papar dia, hendak mempersiapkan kebijakan dengan cermat supaya pelaksanaan di lapangan berjalan lancar.