BPN harmonisasikan aturan pertanahan dukung MP3EI

badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh agar menyukseskan masterplan percepatan serta perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), oleh karenanya bpn menggarap sederat terobosan juga seluruh website agar mendukung mp3ei.

kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan keuntungan tersebut pada sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi serta koridor ekonomi papua-maluku di manado, jumat sore.

dalam keterangan tertulisnya, hendarman menjelaskan program dan diselenggarakan bpn diantara lain dengan berlakunya uu nomor 2 tahun lalu tentang pengadaan tanah bagi pembangunan agar kepentingan umum.

uu ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. uu ini lebih menyerahkan kepastian juga keadilan baik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi dan diberikan kepada warga yang ditetapkan oleh apraisal (penilai) independen, ujarnya.

Informasi Lainnya:

dia menunjukan pengadaan tanah agar kepentingan umum berdasarkan uu no 2/2012 meninggalkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, juga penyerahan hasil.

setiap tahap ini sudah ditetapkan saatnya, sehingga penyelenggaran pengadaan tanah agar kepentingan publik diinginkan tidak berlarut-larut, papar mantan jaksa agung itu.

selain tersebut, bpn sudah memprogramkan penelitian dan siap melakukan pengukuran tanah ulayat penduduk hukum adat pada papua jika telah gamblang penduduk hukum adatnya dan tanah ulayatnya.

sebelumnya di rapat itu mengemuka sejumlah kendala tenntang pelaksanaan mp3ei yang salah satunya adalah sengketa tanah ulayat pada papua.

hendarman menambahkan bpn saat ini serta tengah mempersiapkan ruu pertanahan. dalam mana dalam dalamnya, diantara lain membuat perihal reforma agraria, serta hak atas tanah warga hukum adat. selain itu, bpn ri dan melakukan sinkronisasi serta harmonisasi peraturan perundang-undangan di jenis pertanahan, ujarnya.

sinkronisasi serta harmonisasi itu dimaksudkan untuk ke depan, tak terjadi lagi tumpang tindih peraturan terkait pertanahan. untuk tanah mampu lebih berdaya guna, bpn ri serta melakukan percepatan pensertipikatan tanah, katanya.

melalui sertipikasi tanah ini, tutur hendarman dengan demikian hak-hak atas tanah bisa lebih terjaga, oleh karenanya mampu membawa manfaat dan lebih besar terhadap terciptanya kemakmuran rakyat.

sebelumnya, selama sejumlah kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas dan diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya pada memimpin bpn. presiden menugaskan saya memangkas sengketa serta ingat terhadap orang kecil, ujarnya.

oleh sebab tersebut, hendarman menyatakan, bpn hendak selalu menggalakkan program-program prorakyat dan telah berjalan. program-program tersebut diantara lain: sertifikat prona tidak mengeluarkan biasa, website jemput bola layanan sertifikat tanah supaya rakyat (larasita) serta web one day service.